-
-
skema perizinan kuasa pertambangan batubara
Perusahaan pertambangan batubara PKP2B berjumlah 33 perusahaan dengan luas. 1,3 juta hektar dan produksi 97,3 juta ton (2007), serta ijin Kuasa Pertambangan berjumlah. 1.180 ijin ... tata cara perizinan, dan tidak memuat ketentuan mengenai fungsi Perkebunan sebagai ..... masyarakat melalui skema-skema yang.
Read More
-
-
EVALUASI PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN – HMT-ITB
Mar 06, 2015 Terdapat beberapa wilayah pertambangan yang saling tumpang tindih dikarenakan setiap daerah berhak mengeluarkan Kuasa Pertambangan sehingga sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. Disahkannya UU No. 4 tahun 2009 telah mengakhiri skema kontrak atau perjanjian yang ada, kemudian skema perizinan beralih menggunakan pola izin Usaha Pertambangan (IUP).
Read More
-
-
Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk Mendapat ...
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan izin usaha produksi atas nama PT.
Read More
-
-
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan -
Apr 12, 2011 Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Read More
-
-
Izin Usaha Pertambangan (IUP) TDS Solution
A. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasal 40 UU 4/2009 di antaranya menyebutkan bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
Read More
-
-
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, SERTA PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
Read More
-
-
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah
Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Read More
-
-
alat perlindungan diri di perusahaan batubara crusher
Skema Perizinan Kuasa Pertambangan BatubaraMining Heavy We have skema perizinan kuasa pertambangan batubara Jun 20 2011 Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara "PP 232010" IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha koperasi dan ...
Read More
-
-
Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk Mendapat ...
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan izin usaha produksi atas nama PT.
Read More
-
-
Izin Usaha Pertambangan (IUP) TDS Solution
A. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasal 40 UU 4/2009 di antaranya menyebutkan bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
Read More
-
-
Dasar-dasar Hukum Pertambangan Indonesia
Oct 04, 2016 Alur Perizinan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal : * Penerbitan IUP/IUPK Operasi Produksi yaitu Kepemillikan serta letak/lokasi wilayah tambang, pelabuhan dan unit pengolahan, serta faktor lingkungan dampak kegiatan
Read More
-
-
Deretan insentif hilirisasi batubara: Izin seumur tambang ...
Oct 19, 2020 Adapun, jaminan perizinan jangka panjang tersebut antara lain dapat merujuk pada UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 47 huruf (f) dan (g), bahwa untuk pertambangan mineral logam dan batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah ...
Read More
-
-
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM KUASA PERTAMBANGAN (KP)
Mar 18, 2014 Pernyataan tersebut menimbulkan k eresahan para pemegang Kuasa Penambangan (KP) mulai terjawab. Sejak UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terbit, polemik di kalangan pengusaha tambang pun khususnya pemegang KP menggeliat. Pasalnya, ketentuan KP tidak disentuh sama sekali dalam Undang-Undang itu.
Read More
-
-
Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
Oct 09, 2017 Hal ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan eskalasi pemberian Kuasa Pertambangan (KP)-istilah perizinan di rezim UU 11/1967-yang saat ini telah berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan UU Nomor 4/2009 tentang Minerba.
Read More
-
-
HUKUM PERTAMBANGAN
Apr 11, 2012 Prinsip di ataslah yang menjadi dasar filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dalam prakteknya telah tidak mampu mengakomodir perkembangan kegiatan pertambangan yang terus
Read More
-
-
Miliki Izin Lengkap, Perusahaan Batubara di OKU Utamakan ...
Sep 26, 2018 SRIPOKU.COM, OKU -- PT Selo Argodedali, kuasa pertambangan batubara di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan telah mengantongi perizinan yang lengkap untuk melakukan penambangan batubara.. Untuk itu, merespons aksi demo beberapa warga, perusahaan akan mengutamakan pendekatan dialogis untuk mencari
Read More
-
-
rAGAM PErSoALAN TENUrIAL DI KAWASAN HUTAN LINDUNG
diperkirakan memiliki cadangan batubara 150 MT ini menjadi rebutan lebih dari 50 kuasa pertambangan batubara yang melibatkan perizinan di tingkat Pusat dan Kabupaten yang memunculkan kesimpangsiuran batas dan berbagai versi peta kawasan. Selain itu kawasan ini juga mengalami tekanan pembuatan jalan tol, pemasangan tower operator seluler dan
Read More
-
-
Sejarah Investasi Asing di Sektor Pertambangan Minerba ...
Jul 14, 2020 Investasi asing di sektor pertambangan mineral dan batubara Indonesia merupakan topik kajian atau diskusi yang sering kali mendapat banyak sorotan. Masuknya perusahaan asing berinvestasi di Indonesia dengan alasan untuk melakukan pembangunan nasional dengan skema penanaman modal asing merupakan salah satu topik yang banyak mendapat sorotan. Hal itu
Read More
-
-
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Sedangkan pada perizinan pertambangan Minerba, penetapan wilayah pertambangan (WP) menjadi dasar dari penerbitan izin. Penetapan wilayah pertambangan ini mengacu pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Read More
-
-
Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Perspektif ...
izin merupakan rezim pengusahaan sumber daya alam, khususnya pertambangan mineral dan batubara, yang paling sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).3 Perizinan di sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi instrumen pengendalian karena fungsi izin sebagai:4 1.
Read More
-
-
Banyuwangi - Merdeka Selesaikan konflik tambang di ...
Proses perizinan dilakukan cukup panjang. Tercatat sejak 2006 sudah terbit Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) dan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum kepada PT IMC. Di Tahun 2007, terbit kuasa pertambangan eksplorasi atas nama PT IMN, yang selanjutnya pada 2008 terbit kuasa pertambangan eksploitasi.
Read More
-
-
Kerjasama ~ PT. Citra Baratama Indonesia
Kontraktor pertambangan batubara adalah perusahaan jasa penunjang pertambangan batubara yang melaksanakan pekerjaan pertambangan yang di-subkontrak oleh PT.CBI. Adapun izin yang harus dimiliki kontraktor tambang selain perizinan umumnya suatu perusahaan, adalah Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) vide PerMen ESDM No. 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan
Read More
-
-
skema perizinan kuasa pertambangan batubara
Perusahaan pertambangan batubara PKP2B berjumlah 33 perusahaan dengan luas. 1,3 juta hektar dan produksi 97,3 juta ton (2007), serta ijin Kuasa Pertambangan berjumlah. 1.180 ijin ... tata cara perizinan, dan tidak memuat ketentuan mengenai fungsi Perkebunan sebagai ..... masyarakat melalui skema-skema yang.
Read More
-
-
Hak Prioritas Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk Mendapat ...
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/59/HUK/IX/2014 Tentang Jawaban Somasi Tanggal 19 September 2014 yang pada pokoknya berisi penolakan untuk memperpanjang Kuasa Pertambangan eksplorasi bahan Galian Batubara atas nama PT.Sinar Tambang Utama (Penggugat), menerbitkan izin usaha produksi atas nama PT.
Read More
-
-
Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
Pasal 42 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 tahun, sedangkan untuk non-logam paling lama 3 tahun, dengan pengecualian terhadap non-logam jenis tertentu yang dapat diberikan IUP selama 7 ...
Read More
-
-
PENAMBANGAN UMUM BATUBARA
tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengandung pokok-pokok sebagai berikut : -Kuasa Pertambangan yang telah ada sebelum UU ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu dan wajib untuk disesuaikan menjadi IUP.
Read More
-
-
(PDF) PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI
pertambangan batubara (PKP2B), kuasa pertambangan ... ini terkait dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah bersama dengan birokrat dalam memudahkan perizinan tambang ...
Read More
-
-
Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha
Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Daerah ... c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan ... pertambangan indonesia dengan suatu kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau
Read More
-
-
Syarat dan Prosedur Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan
Feb 04, 2021 Feb 04, 2021 Usaha pertambangan yang dimaksud disini adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
Read More
-
-
EVALUASI PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN – HMT-ITB
Mar 06, 2015 Terdapat beberapa wilayah pertambangan yang saling tumpang tindih dikarenakan setiap daerah berhak mengeluarkan Kuasa Pertambangan sehingga sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. Disahkannya UU No. 4 tahun 2009 telah mengakhiri skema kontrak atau perjanjian yang ada, kemudian skema perizinan beralih menggunakan pola izin Usaha Pertambangan (IUP).
Read More
-
-
Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP ...
Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi. Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan: A. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi: a. Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara: 3. surat keterangan domisili. b.
Read More
-
-
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan - ESDM
Apr 12, 2011 Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Read More
-
-
Izin Usaha Pertambangan (IUP) TDS Solution
A. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasal 40 UU 4/2009 di antaranya menyebutkan bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
Read More
-
-
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam ...
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur c. Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diatas materai Rp 6.000,-. Profil Badan Usaha;
Read More
-
-
DAMPAK PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN
Gambar 1. Pertambangan batubara di Kecamatan Kintap Data dari Kementerian Kehutanan4 yang dirilis sejak tahun 2008 bahwa perizinan pertambangan menggelembung semakin tidak terkontrol sejak era otonomi daerah. Sekitar 6 - 7 Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan setiap harinya, luas kawasan hutan yang digunakan
Read More
-
-
alat perlindungan diri di perusahaan batubara crusher
Skema Perizinan Kuasa Pertambangan BatubaraMining Heavy We have skema perizinan kuasa pertambangan batubara Jun 20 2011 Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara "PP 232010" IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha koperasi dan ...
Read More